by

Diskusi Publik Bersama Pakar Hukum, BEM UNTAN Desak Presiden Keluarkan Perppu

-Tips & Trik-790 views

TepianKapuas.Com, PONTIANAK – Polemik yang terjadi terkait Revisi Undang – Undang (UU) KPK belum usai, meskipun DPR telah mengesahkan Undang -Undang tersebut, Namun penolakan dari pihak yang kontra dengan revisi masih terus bergulir secara masif.

Berbagai upaya konstitusional dilakukan, hingga puncaknya mendesak Presiden agar keluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu).

Mahasiswa sebagai element yang paling gencar melakukan penolakan tak patah semangat dalam perjuangannya, walau beberapa waktu lalu sempat dengan kekuatan penuh turun kejalan hingga menelan beberapa korban jiwa.

Kini, mahasiswa tetap berjuang menempuh jalur – jalur akademis dengan para ahli untuk terus menyakinkan publik terkait kekurangan dan permasalahan yang terjadi apabila UU KPK baru tetap berjalan.

Inilah yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjungpura (BEM UNTAN), mengangkat tema ‘ Masa Depan KPK Pasca Penetapan Undang – Undang KPK ‘, BEM menggelar diskusi publik dengan pemateri dari Fakultas Hukum Untan yakni, Dr Rommy Patra, SH. MH sebagai pakar hukum tata negara dan Dr. Hermansyah, SH. M.Hum sebagai pakar hukum pidana.

Diskusi berlangsung Di Aula Fakultas Hukum Untan dengan melibatkan peserta dari perwakilan BEM dari Universitas Se – Kalimantan Barat. Kamis ( 17/10/2019)

Presiden Mahasiswa (Presma) BEM Untan, Kaharudin, mengatakan sikapnya tegas menolak pengesahan UU KPK dan Mendesak Presiden Keluarkan Perppu.

” Kami tetap pada sikap awal, menolak dan Mendesak Presiden Keluarkan Perppu, ini bentuk konsistensi kami dalam berjuang, apalagi para pakar hukum telah jelas mengupas tentang kontroversi didalam UU KPK tersebut “. Ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan hasil diskusi yang berlangsung hari ini (Kamis.Red) terdapat beberapa point penting yang menjadi intisari dari penjelasan pakar.

” RUU KPK tidak termasuk dalam Prolegnas dan terkesan tergesa – gesa, dalam pembuatannya tidak melibatkan publik sebagai objek hukum “.

” UU KPK yang seharusnya menguatkan indepedensi KPK malah terkesan melemahkan Fungsi KPK itu sendiri, hal itu dapat dilihat dari isi pasal UU KPK yang secara jelas melemahkan posisi KPK sebagai lembaga Independen “. tegas pria asal Sambas tersebut.

Berikut Pernyataan Sikap Resmi BEM UNTAN

  1. Menolak UU KPK yang telah di sahkan.
  2. Mendesak Presiden Jokowi Untuk menerbitkan Perppu pembatalan UU KPK yang di sahkan DPR
  3. Mendesak pihak terkait meninjau kembali UU KPK
  4. Mendesak pihak terkait dan DPR untuk melakukan pembahasan ulang Revisi UU KPK dengan melibatkan pakar dan akademisi. (AZMI)

Comment

News Feed