by

Dianggap Liberal, Aliansi Mahasiswa Perempuan Kalbar Sampaikan Tuntutan Terkait RUU P-KS

-Berita-563 views

TepianKapuas.Com, PONTIANAK – Gelombang penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) semakin meluas ditengah masyarakat.

Tipologi masyarakat Indonesia yang mengedepankan nilai agama, moral dan budaya dinilai bertentangan dengan pasal pada RUU P-KS karena cendrung bernuansa pemahaman liberal. Apalagi dalam RUU tersebut praktek perzinahan, LGBT dan perbuatan menyimpang lainnnya dianggap sepenuhnya sebagai hak individu yang tidak bisa dipermasalahkan selama tidak terdapat unsur paksaan.

Hal inilah yang membuat berang masyarakat, Aliansi Mahasiswa Perempuan Universitas Tanjungpura (Untan) bergerak menyuarakan aspirasi penolakan. Jumat (20/9/2019)

Mahasiswa berkumpul dan berorasi menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPRD Provinsi Kalbar.

Rosi, Perwakilan peserta aksi mengatakan aksi mahasiswa karena beberapa kegelisahan yang masih dirasakan di dalam RUU ini.

” Kegelisahan ini yang menggerakan mahasiswa untuk bergerakan menyuarakan penolakan”. Kata pengurus BEM UNTAN tersebut.

Rosi mewakili para rekannya menyatakan dengan ini Aliansi Mahasiswa Perempuan Kalbar bersepakat untuk menuntut anggota dewan agar Menunda Pengesahan RUU P-KS.

Berikut Beberapa poin tuntutan yang menjadi alasan di agar di tundanya pengesahan RUU P-KS ini adalah

  1. Pasal Multitafsir
    Pasal multitafsir yang selama ini menjadi polemik masih terkandung di dalam RUU P-KS, dan kekhawatiran akan makna multitafsir ini haruslah di tuntaskan untuk mencapai tujuan baik bersama
  2. Menyimpang dari ajaran agama di Indonesia
    Dikarenakan adanya multitafsir dan belum komprehensif nya maksud dari kekerasan seksual , menyebabkan adanya kemungkinan kemungkinan pengertian yang justru melanggar norma agama
  3. Di tinjau dari beberapa Analisis Sudut Pandang
    a) Sudut pandang hukum
    Atura yang mengatur tentang HAM sudah memiliki Undag – undang tertentu

b) Sudut Pandang Peran Keluarga
Seharusnya peran keluarga menjadi langkah yang bisa di ambil untuk menjadi solusi di dalam kekerasan seksual, namun di RUU ini justru menghilangkan peran tersebut

c) Sudut Pandang Adat Istiadat
_Indonesia yang merupakan negara berjuta budaya dan adat istiadat, dan diantaranya begitu kentara seperti Minangkabau, Melayu, dan lainnya, memiliki standar aturan dan pedoman dalam berkehidupan bermasyarakat, dan RUU ini di anggap memiliki makna yang justru akan semakin memudarkan nilai nilai budaya seperti itu. (Azmi)

Comment

News Feed