by

Aliansi Masyarakat di Kota Pontianak Turun Kejalan Tolak UU Cilaka

-Berita, Daerah-414 views

Masyarakat Desak Presiden keluarkan Perppu

PONTIANAK-Masyarakat Kota Pontianak hari ini kembali mengukir sejarah perjuangan, menolak UU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang menjadi polemik seantero negeri.

Massa yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK)merupakan gerakan yang dimotori Persatuan Orang Melayu (POM) Kalbar bersama organisasi mahasiswa dan beberapa ormas melayu di Kota Pontianak. Ratusan peserta aksi berkumpul di bundaran digulis Jalan A.Yani. Menggunakan pakaian adat melayu, ditengah rerintikan hujan massa berjalan kaki menuju gedung Dprd Kalbar untuk menyampaikan aspirasi kepada para wakil rakyat Provinsi Kalbar. Kamis (15/10).

Aksi berlangsung damai. Sebelum mulai, massa Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Seluruh peserta terlihat begitu heroik, terlebih ketika perwakilan menyampaikan orasi-orasi penolakan terhadap UU Cilaka walaupun sebelumnya sempat terjadi penolakan dari aparat keamanan ketika massa akan memasuki gerbang Kantor Dprd.

Setelah ber-negosiasi, perwakilan peserta aksi diterima untuk audiensi dengan Anggota Dprd Kalbar, masyarakat meminta kepada Dprd Kalbar mengirimkan surat resmi kepada presiden agar mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Cilaka, selanjutnya massa menuju ke kantor Gubernur Kalbar untuk menyampaikan tuntutan yang sama dan meminta gubernur juga mengirimkan surat resmi kepada presiden.

Korlap aksi, Rendi dari POM Kalbar mengatakan pihaknya akan terus mengawal tuntutan aliansi masyarakat Kota Pontianak ini hingga Presiden mengeluarkan Perppu yang membatalkan UU Cilaka.

Pihaknya juga akan lakukan aksi damai lanjutan apabila kedepan tuntutan pembatalan UU Cilaka belum dipenuhi pemerintah.

” Kami dari aliansi masyarakat Kalbar satu sikap dengan mahasiswa yang sebelumnya melakukan aksi serupa, yakni meminta Presiden Republik Indonesia segera mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Cilaka, kami akan terus mengawal tuntunan ini, apabila kedepan tuntutan tidak dipenuhi pemerintah, bisa jadi kami akan tempuh judicial review dan akan kembali turun ke jalan. Perlu juga diketahui, bahwa aksi ini adalah satu-satunya aksi massa yang diterima masuk oleh anggota Dprd Kalbar setelah aksi pada 8 Oktober yang lalu, Ujar Rendi. (Az)

Comment

News Feed